

{"id":359,"date":"2021-04-05T11:27:00","date_gmt":"2021-04-05T11:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/first\/artikel\/57"},"modified":"2021-04-05T11:27:00","modified_gmt":"2021-04-05T11:27:00","slug":"kebijakan-keuangan-kalurahan-sidokarto-2018-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/2021\/04\/05\/kebijakan-keuangan-kalurahan-sidokarto-2018-2023\/","title":{"rendered":"Kebijakan Keuangan Kalurahan Sidokarto 2018-2023"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Arah Kebijakan Keuangan Desa<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<\/p>\n<p>Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka arah kebijakan keuangan desa yang akan dituangkan dalam APBDes diarahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunan yaitu :<\/p>\n<p><strong>Transparansi dan Akuntabilitas APBDes<\/strong><strong> : <\/strong>Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab.<\/p>\n<p><strong>Disiplin Anggaran<\/strong><strong> :<\/strong> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus disusun dengan acuan prioritas usulan masyarakat dan jangan asal-asalan. Hal itupun jangan sampai meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p><strong>Keadilan Anggaran : <\/strong>Selain Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bantuan Keuangan lainnya, sebenarnya desa bisa mengoptimalkan pendapatan lainnya seperti optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sumber sah lainnya. Untuk itu pemerintah desa harus menggunakan dana tersebut secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.<\/p>\n<p><strong>Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : <\/strong>Dana yang telah ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.<\/p>\n<ol>\n<li><em>Arah Kebiajakan Pendapatan Desa<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Kebijakan pendapatan desa dapat mengoptimalkan penerimaan desa baik dari Pendapatan Asli Desa ataupun dana perimbangan daerah yang ditransfer dari pusat.Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :<\/p>\n<ol>\n<li>Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;<\/li>\n<li>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini Dana Desa;<\/li>\n<li>Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten\/Kota;<\/li>\n<li>Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten\/Kota;<\/li>\n<li>\n<p>Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten\/Kota;<\/p>\n<p>Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Pendapatan Desa lain-lain yang sah.<\/p>\n<p>Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi dan sebagai penerimaan desa, sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan desa, antara lain :<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Membentuk dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayara pungutan desa;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan desa.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arah Kebijakan Keuangan Desa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":361,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-359","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/359\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sidokartosid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}